NUSANTARA VISIONER INDONESIA MAJU

 Hai Netizen, lagi ramai nih Istilah NUSANTARA. Nusantara mungkin netizen dengar dari lagu ataupun cerita rakyat. Maka di Blog ini akan admin ulas dari mana asal Mula Nusantara.



Nusantara adalah sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi (sebuah bentuk bahasa Jawa Kuno yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta), yaitu ꦤꦸꦱ (nusa) terj. har. "pulau" dan ꦲꦤ꧀ꦠꦫ (antara) terj. har. "luar". Di Indonesia, istilah "Nusantara" secara spesifik merujuk kepada Indonesia, Malaysia Timur, Brunei, dan Timor Timur (kepulauan Indonesia),[1][2][3]:3[4]:230 kata ini tercatat pertama kali dalam kitab Negarakertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit; yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan.

Konsep mengenai Nusantara sebagai sebuah daerah yang dipersatukan pada awalnya bukan berasal dari Gajah Mada, melainkan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari⁠—disebut juga Singasari atau Singosari⁠—dalam Prasasti Mula Malurung yang diterbitkan oleh Kertanegara pada tahun 1255 atas perintah ayahnya, Wisnuwardhana (berkuasa pada tahun 1248–1268), selaku raja Singhasari. Selain itu, pada 1275, istilah Cakravala Mandala Dvipantara digunakan oleh Kertanegara untuk menggambarkan aspirasi mengenai Kepulauan Asia Tenggara yang bersatu di bawah kekuasaan Singhasari dan ditandai sebagai permulaan atas usahanya dalam mewujudkan aspirasi tersebut.[ Dvipantara merupakan sebuah kata dalam Bahasa Sansekerta yang berarti "pulau-pulau yang berada di tengah-tengah" sebagai sinonim terhadap kata Nusantara karena baik dvipa maupun nusa sama-sama berarti "pulau"


Kertanegara membuat visi tentang penyatuan pemerintahan dan kerajaan maritim di Asia Tenggara sebagai pertahanan dalam menghadapi kebangkitan dari ekspansionis Dinasti Yuan dari China⁠—atau Tiongkok⁠—yang dipimpin oleh orang Mongol atau Kekaisaran Mongol di bawah kaisar Kubilai Khan.

Pada tahun 1900-an istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka selain Hindia Belanda. Sekalipun nama "Indonesia" (terj. 'Kepulauan Hindia') disetujui untuk digunakan sebagai nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Nusantara tetap diabadikan sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia. Penggunaan istilah ini pada zaman kuno dipakai untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia (termasuk Semenanjung Malaysia).

Dalam arti yang lebih luas, Nusantara dalam bahasa modern meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Kepulauan Andaman & Nikobar, Brunei, Filipina, Timor Timur, Papua Nugini, Solomon Utara, dan Kepulauan Selat Torres, serta mungkin pulau pulau kecil di samudra Hindia seperti Pulau Natal, Kepulauan Cocos (Keeling), dan pulau Pasir.

Pribumi-Nusantara (Pribumi Indonesia), juga dikenal sebagai pribumi (lit. 'pertama di tanah air Indonesia), adalah orang Indonesia yang akar leluhurnya berada di Nusantara sejak zaman pra-sejarah dari abad ke-7 M hingga abad ke-13 Masehi, dibedakan orang indonesia keturunan asing (sebagian) yang diketahui, seperti orang Indonesia tionghoa, orang Indonesia Arab, orang Indonesia India dan orang Indo-Eropa (Eurasia) yang pendahulunya berada di Indonesia dari Jaman penjajahan kolonial sejak abad ke-16 Masehi.Istilah pribumi dipopulerkan setelah kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti yang terhormat untuk istilah kolonial Belanda Inlander.

Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa

Sejarah Panjang Istana Merdeka Republik Indonesia, Saksi Hidup Perjuangan Bangsa Indonesia

 


Istana Merdeka terletak di Jalan Merdeka Utara dan menghadap ke Taman Monumen Nasional. Kompleks Istana Merdeka dan Istana Negara luasnya mencapai 6,8 hektar dan berada di jantung ibu kota negara.

Sejarah Singkat Dengan meningkatnya kegiatan pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu, bangunan yang kini bernama Istana Negara itu dianggap kurang memenuhi syarat keperluan. Sehingga dianggap perlu mendirikan bangunan lagi. Melalui arsitek Drossares, pada tahun 1873, yakni pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Louden, didirikan bangunan lain yang baru rampung kemudian pada tahun 1879, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge. Bangunan tersebut waktu itu dikenal dengan nama Istana Gambir.

Tercatat hingga kini, sebanyak 20 orang telah mendiami Istana Merdeka ini: 15 gubernur jenderal Hindia Belanda, 3 Saiko Syikikan (Panglima Tertinggi Tentara XVI Jepang di Jawa), dan 2 Presiden RI. Namun, dari 15 gubernur jenderal Belanda itu, hanya 4 orang yang benar-benar tinggal; yang lainnya memilih Istana Bogor. Presiden RI yang betul-betul tinggal adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan Presiden ketujuh Joko Widodo sebelum kemudian bertempat tinggal di Istana Bogor.


Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, istana ini menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili oleh A.H.J. Lovink, Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia. Penandatangan naskah kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan pada waktu bersamaan, baik di Belanda (di Amsterdam: pada pukul 10.00 waktu setempat) maupun di Indonesia (di Jakarta dan Yogyakarta: pada pukul 16.00).

Sementara itu, pada hari dan tanggal tersebut, di berbagai tempat dan penjuru tanah air, ratusan ribu warga bangsa Indonesia berkumpul mengelilingi pesawat radio masing-masing, menanti siaran dari Jakarta yang membawa berita luar biasa itu. Serta-merta terdengar berita upacara penandatanganan dan penyerahan naskah tentang pengakuan atas kedaulatan RI Serikat itu, serta-merta pula bendera sang merah putih berkibar mengantikan bendera Belanda, lagu Indonesia Raya berkumandang, dan pekikan “merdeka, merdeka, merdeka”,menggema di seluruh pelosok tanah air. Itulah sebabnya, istana itu bernama Istana Merdeka. Salah satu keputusan yang dikeluarkan pada saat itu oleh Presiden Soekarno adalah mengubah nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka dan Istana Rijswijk menjadi Istana Negara.

Keesokan harinya (28 Desember 1949), Presiden RI Soekarno beserta keluarga tiba di Jakarta dari Yogyakarta, mendiami Istana Merdeka untuk pertama kalinya. Sebelumnya Istana Gambir dihuni oleh Dr. Hubertus J. Van Mook, Gubernur Jenderal hingga 1948, dan kemudian oleh Dr.L.M.J. Beel, Wakil Tinggi Mahkota. Sejak itu pula, Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka pertama kali diadakan pada 1950.



Fungsi Istana Pada jaman Soekarno, Presiden memakai ruang di sisi timur Istana Merdeka sebagai kamar tidurnya. Ruang tidur itu berseberangan dengan ruang kerjanya dan dipisahkan oleh bangsal luas yang dikenal sebagai ruang resepsi. Ruang tidur Bung Karno tidak mempunyai kamar mandi sendiri. Bung Karno dan Ibu Fatmawati menggunakan kamar mandi yang terletak di belakang kamar tidur, bersebelahan dengan kamar tidur Guntur, anak sulung mereka. Semuanya berada di sisi timur Istana Merdeka.

Sisi barat depan Istana Merdeka dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan yang lebih resmi. Di antara serambi depan dan ruang kerja Presiden semula merupakan teras terbuka dengan perabotan dari rotan. Sebagian ruangan menjadi ruang tunggu untuk para Duta Besar sebelum menyerahkan surat-kepercayaan kepada Presiden. Sebagian lagi menjadi ruang tamu Presiden yang kemudian dikenal sebagai ruang Jepara karena ruangan ini pada masa Presiden Soeharto diisi dengan meja-kursi kayu dan ragam interior dari ukiran Jepara.

Ruang kerja Presiden Soekarno diisi dengan meja dari kayu masif, setelan kursi tamu dari kulit, dan dua dinding yang dipenuhi lemari buku yang tingginya sepertiga dinding. Ruang kerja ini nyaris tidak berubah setelah ditinggalkan Bung Karno dan selama 32 tahun dipergunakan oleh Presiden Soeharto. Baru pada masa Presiden B.J. Habibie ruang tersebut mengalami sedikit perubahan.

Ketika putra-putri Bung Karno masih kecil, mereka tidak dikirim ke sekolah umum. Sebuah gazebo di pelataran tengah diubah menjadi kelas taman kanak-kanak bagi mereka. Gazebo itu di masa Hindia-Belanda dipakai sebagai muziek-kopel- tempat para pemusik bermain pada acara-acara pesta kebun. Guru untuk taman kanak-kanak itu didatangkan ke sana. Anak-anak staf Istana yang seusia juga diajak “bersekolah” di situ untuk menemani putra-putri Bung Karno. Kebanyakan mereka tinggal di bangunan samping untuk karyawan Istana.

Di pelataran juga terdapat sebuah bangunan yang disebut “sanggar“. Bangunan itu terbuat dari kayu, bertingkat dua, dan sering dipakai Bung Karno sebagai studio untuk melukis atau menulis naskah pidato. Kelak di atas lokasi ini Presiden Soeharto membangun Puri Bhakti Renatama yang berfungsi sebagai museum untuk menyimpan lukisan dan benda-benda seni.

Pada masa Bung Karno, bagian-bagian luar Istana masih terbuka sehingga merupakan serambi-serambi dan beranda-beranda yang luas. Sekeliling Istana, sekalipun berpagar, tetap memberi kesan terbuka. Beberapa bagian beranda yang terbuka itu dilengkapi dengan setelan kursi rotan. Di situ kadang-kadang Presiden Soekarno menemui tamu-tamunya, termasuk juga melayani wawancara para wartawan.

Pada tahun 1958, arsitek R.M. Soedarsono membangun Masjid Baiturrahim di samping barat Istana Merdeka. Pembangunan tersebut rampung pada tahun 1961. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie mesjid ini diperluas pada sisi selatan dengan bangunan simetris dengan sisi utara, sedangkan bagian dalam kubah mesjid dihiasi dengan kaligrafi dari ayat-ayat suci Alquran.

Setelah membangun Mesjid Baiturrahim Presiden Soekarno juga memerintahkan arsitek Soedarsono merancang bangunan tempat tinggal para tamu negara di dalam lingkungan Istana Jakarta. Bangunan bertingkat enam itu disebut Wisma Negara, terletak di sisi barat pelataran dalam Istana Jakarta dan dibangun sepanjang 1962-1964.

Lantai teratas Wisma Negara adalah ruang makan dan ruang tamu bagi para tamu agung negara. Lantai lima adalah sebuah suite untuk tamu agung setingkat Kepala Negara, sedangkan lantai empat merupakan suite bagi tamu agung sederajat Perdana Menteri atau Wakil Presiden. Wisma Negara juga dilengkapi dengan kantor pos, salon pangkas dan kecantikan, tempat penukaran uang, serta toko cenderamata.

Halaman luas yang menjadi pelataran bagi Istana Merdeka, Istana Negara dan Wisma Negara seringkali disinggahi berbagai macam burung sesuai dengan musimnya. Ratusan burung betet, perkutut, jalak, menyinggahi halaman istana. Bung Karno dulu selalu meminta para staf untuk menyediakan makanan bagi peliharaan burung-burung. Sebagai pencinta kemerdekaan ia juga dikenal pembenci sangkar burung. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Taufiq Kiemas, suami Presiden, menanam pohon salam di halaman ini untuk mengundang burung-burung bebas.

Beberapa arca kuno juga menghiasi berbagai sudut pekarangan Istana Merdeka. Salah satu diantaranya, arca Dhyani Boddisatta, yang berasal dari Jawa Tengah pada abad ke-9 merupakan arca langka yang sudah ada di sana sejak masa Hindia Belanda.



Bila Presiden Soekarno sedang berada di Istana Merdeka, sebuah bendera Kepresidenan berwarna kuning dengan bintang emas di tengahnya dikibarkan di atas Istana Merdeka. Sejak Presiden Soeharto, penandaan seperti itu tidak dilakukan.

Denyut kehidupan Istana Merdeka berubah sejak Jenderal TNI Soeharto menggantikan Ir. Soekarno. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, Pak Harto memutuskan untuk tinggal di kediaman pribadinya di Jalan Cendana 8, Jakarta Pusat. Sejak itu praktis Istana Merdeka dan Istana Negara hanya dipakai sebagai tempat kerja, upacara, dan resepsi kenegaraan.

Presiden Soeharto berkantor di Bina Graha yang mulai dibangun pada 1969 dan selesai pada 1970. Bina Graha yang terletak di sebelah timur Istana Negara, menghadap ke arah Sungai Ciliwung, kemudian menjadi kantor resmi Pak Harto. Gedung ini berdiri di atas lahan bekas Hotel Dharma Nirmala, bangunan yang pada masa sebelumnya bernama Hotel der Nederlanden dan Rafles House.

Presiden Soeharto mempunyai dua ruang kerja di Bina Graha, yaitu di lantai dasar dan lantai atas. Kedua ruang kerja ini dihubungkan dengan tangga. Ruang kerja di lantai atas biasanya dipakai sebelum menghadiri sidang-sidang kabinet terbatas. Ruang kerja di lantai bawah dipakai untuk menerima tamu-tamu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Untuk menerima tamu negara dan pejabat lembaga tinggi negara, Presiden Soeharto menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka.

Pada dasawarsa terakhir masa pemerintahannya, Pak Harto bahkan makin sering menggunakan kediamannya di Jalan Cendana untuk menerima para tamu. Pada periode itu Pak Harto juga mulai sering menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka pada hari Jum'at agar dekat dengan Mesjid Baiturrahim. Beliau juga menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka itu untuk pertemuan-pertemuan yang bersifat khusus.

Tidak adanya kebutuhan untuk kehidupan rumah tangga di Istana Merdeka juga mengubah berbagai fungsi ruangan. Atas persetujuan Presiden Soeharto, bekas kamar tidur Bung Karno pada renovasi 1997 diubah menjadi tempat menyimpan Bendera Pusaka, dan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan. Patung dada Bung Karno dan Bung Hatta juga ditempatkan di ruang itu. Pada dinding utara ruang pusaka itu dipasang relief yang menggambarkan Sajuti Melik mengetik teks proklamasi, sedangkan relief pada dinding selatan menggambarkan Ibu Fatmawati menjahit Bendera Pusaka. Di antara semua Presiden Republik Indonesia, Presiden Habibie yang paling sering membawa tamunya mengunjungi ruang Bendera Pusaka ini.

Bekas ruang tidur Ibu Fatmawati di sisi barat, di samping belakang ruang kerja Presiden, diubah menjadi dua ruang tidur untuk istirahat Kepala Negara, dilengkapi dengan kamar mandi yang telah direnovasi. Pak Harto hanya menggunakan ruang ini untuk bermalam setiap tanggal 16 Agustus setelah mengikuti upacara renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, menjelang upacara peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ruang Kredensial, yaitu bangsal pertama yang dicapai setelah memasuki pintu utama Istana Merdeka dari arah serambi depan, tidak berubah fungsinya. Di situlah para Duta Besar negara sahabat menyampaikan surat kepercayaan (kredensial) kepada Kepala Negara Republik Indonesia. Di ruang ini pula, Kepala Negara setiap tahun menerima para Duta Besar yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Di belakang Ruang Kredensial terdapat sebuah koridor yang memisahkan Ruang Jepara di sisi barat sedangkan di sisi timur adalah salon yang dipakai sebagai ruang kerja, ruang tamu, dan ruang makan Ibu Negara. Pada masa Presiden Megawati, ruang ini dirombak menjadi Ruang Raden Saleh, khusus untuk menyimpan lima lukisan Raden Saleh.

Melalui koridor yang memisahkan Ruang Jepara dan Ruang Raden Saleh, para tamu bisa melangkah ke bangsal berikutnya, yaitu Ruang Resepsi yang merupakan ruang terluas di Istana Merdeka. Beberapa resepsi kenegaraan diselenggarakan di ruang ini.

Ruang Resepsi ini berlanjut ke serambi belakang yang sudah diperluas sejak renovasi 1997. Serambi ini semula merupakan teras terbuka, kemudian ditutup pada masa Presiden Soeharto dengan dinding pintu dan jendela kaca yang disesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan. Serambi belakang tertutup ini juga bersambung ke sebuah teras terbuka yang menghadap ke pelataran Istana Jakarta. Di bagian atas dinding dalam serambi tersebut dihias dengan relief aksara Arab yang mengandung arti “damailah mereka yang berkunjung ke tempat ini“ pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

Pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dalam sebuah upacara mendadak di Ruang Kredensial Istana Merdeka pada 21 Mei 1998. Dalam acara singkat yang disiarkan langsung melalui televisi, sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk memulai tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga.



Presiden Habibie tinggal di kediaman pribadi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, dan berkantor di Istana Merdeka. Ia menggunakan kantor di Bina Graha hanya pada saat-saat tertentu, misalnya bila memimpin Sidang Kabinet Terbatas. Untuk itu, dilakukan berbagai penyesuaian untuk membuat ruang kerja di Istana Merdeka itu memenuhi syarat guna menunjang kerja seorang Presiden yang akrab dengan teknologi baru. Sebuah setelan sofa dari kulit bergaya Chesterfield ditempatkan di ruang kerja. Di atas meja kerja ditempatkan dua komputer.

Irama kerja Presiden Habibie berbeda dengan irama kerja kedua pendahulunya. Sebagai orang yang bekerja tanpa henti hingga larut malam, Pak Habibie baru memulai acaranya di Istana Merdeka pada pukul sepuluh pagi. Kadang-kadang ia tidak keluar dari Istana hingga menjelang tengah malam. Pada hari Sabtu, ia mengkhususkan waktunya di Istana Merdeka untuk menerima wartawan yang hendak mewawancarainya.

Untuk menerima tamu-tamu di antara dua kegiatan di Istana Negara dan Istana Merdeka, Presiden Habibie kadang-kadang menggunakan salah satu ruang di Puri Bhakti Renatama. Ini juga demi alasan praktis karena gedung itu terletak dalam perjalanan antara kedua Istana. Untuk jumpa pers, ia sering mengundang para wartawan ke Wisma Negara. Presiden Habibie juga sering memanfaatkan ruang makan yang berbeda untuk acara santap siangnya. Ia sering membawa sendiri makan siangnya dari rumah.

Presiden Habibie hanya sempat memerintah selama 13 bulan, dan digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang biasa dipanggil Gus Dur. Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur memindahkan keluarganya ke Istana Merdeka. Ia menggunakan ruang tidur yang semula dipergunakan Bung Karno di Istana Merdeka.

Gaya hidup Gus Dur yang sangat terbuka memberi warna baru degup kehidupan Istana Merdeka. Seringkali Istana “hidup“ selama 24 jam karena berbagai jamuan dan pertemuan keluarga yang menghadirkan tamu berjumlah besar.

Gus Dur juga bekerja di ruang kerja Bung Karno. Sebaliknya, Presiden Megawati justru tidak menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka sebagai kantornya, melainkan salah satu ruangan di Istana Negara.

Pada masa Presiden Megawati dipersiapkan rencana memindahkan kantor Presiden ke Puri Bhakti Renatama yang terletak di pelataran dalam antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Bangunan tambahan itu dibangun semasa Presiden Soeharto sebagai museum untuk menyimpan lukisan dan benda-benda seni serta benda-benda hadiah.

Tetapi karena koleksi lukisan, benda seni, dan benda hadiah terus bertambah, museum itu tidak mampu lagi menampung semuanya. Gedung Bina Graha yang semula menjadi Kantor Presiden diubah fungsinya menjadi museum untuk menyimpan semua koleksi benda seni yang tidak dipajang di Istana. Sedangkan bekas bangunan museum itu direnovasi menjadi Kantor Presiden yang baru, lengkap dengan ruang untuk konferensi pers dan ruang Rapat Kabinet.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gedung Bina Graha dipergunakan sebagai kantor untuk Staf Khusus Presiden. Sedangkan pada saat ini, di masa Presiden Joko Widodo, Bina Graha dipergunakan untuk Kantor Staf Presiden. Sedangkan koleksi benda seni yang semula tersimpan di Bina Graha, di simpan di museum Istana Kepresidenan lain.

Bagian-Bagian Istana Di halaman depan Istana Merdeka, berdekatan dengan kolam air mancur, berdiri sebuah tiang bendera dari beton setinggi 17 meter. Sebelumnya, pada masa Hindia-Belanda bendera dikibarkan di puncak Istana Merdeka. Setiap tahun, dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tiang bendera ini dikibarkan duplikat Bendera Pusaka.

Secara bertahap Istana Merdeka mengalami perubahan. Kegemaran Ibu Negara Tien Soeharto terhadap ukir-ukiran kayu Jepara dengan segera mengubah penampilan Istana. Di luar bergaya Palladio, di dalam bergaya Jepara. Menurut Joop Ave, yang menjabat sebagai Kepala Istana-istana Presiden pada saat diawalinya renovasi interior, upaya itu juga untuk mengindonesiakan sekaligus memasyarakatkan Istana. Ketika Sampoerno menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, pengindonesiaan ragam hias tersebut dilanjutkan.

Ruang tamu Presiden di sisi barat Istana Merdeka misalnya, kemudian diberi nama Ruang Jepara karena menggunakan ragam hias ukiran Jepara secara masif. Semua setelan kursi dan sofa dibuat dengan kerangka kayu jati ukiran Jepara. Pada dinding-dindingnya digantung beberapa relief kayu berukuran besar. Salah satunya menggambarkan epik Ramayana. Beberapa saka di ruang itu juga dibungkus dengan kayu berukir. Dua pasang saka masif berlaras Ionia, masing-masing di ruang Kredensial dan Ruang Jepara, juga dibungkus dengan ukiran Jepara.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, lantai marmer di berbagai ruang utama Istana Merdeka ditutup permadani berwarna merah marun, sedangkan di Istana Negara dengan permadani warna hijau. Permadani itu memakai hiasan dengan ragam hias lung-lungan disepanjang tepi serta bagian tengahnya. Di ruang Kredensial, hiasan tengah permadaninya memakai motif Cakra Manggilingan.

Pilihan warna merah untuk Istana Merdeka dan hijau untuk Istana Negara juga diterapkan pada gorden atau tirai jendela dan pintu di kedua bangunan itu. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, gorden di Istana Merdeka diubah warnanya menjadi biru.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, jabatan Kepala Rumah Tangga Istana diubah menjadi Sekretaris Presiden RI yang pada masa Presiden Megawati dijabat oleh Kemal Munawar. Presiden Megawati mengangkat Staf Khusus Kris Danubrata yang ditugasi melakukan penataan ulang interior Istana-istana Presiden Republik Indonesia.

Secara bertahap dilakukan pula penggantian gorden dan karpet di Istana Jakarta. Gorden yang semula tebal dan berwarna masif digantikan dengan vitrase semi-transparan yang memberi kesan ringan dan terbuka. Karpet yang semula wall-to-wall diganti dengan lembaran-lembaran luas karpet Persia, Pakistan, dan Afghanistan, yang menimbulkan kesan ramah dan akrab.

Kursi dan sofa dari kayu ukiran Jepara dengan bantalan berwarna kuning emas yang semula memenuhi Istana Merdeka juga diganti dengan kursi dan sofa peninggalan kolonial Hindia-Belanda dulu. Sebagian besar mebel itu dikeluarkan kembali dari gudang untuk direnovasi dan diganti bantalan baru dengan warna dan corak yang menimbulkan kesan elegan dan hangat.

Di masa Presiden Megawati dilakukan penataan dan penempatan kembali lukisan serta benda-benda seni lainnya sesuai dengan penataan interior yang baru. Beberapa lukisan dikembalikan ke tempatnya semula seperti ketika pada awalnya ditempatkan secara khusus oleh Bung Karno atas pertimbangan estetis dan teknis yang khusus. Presiden Megawati juga memilih untuk tidak tinggal di Istana Merdeka. Sekalipun demikian, Ibu Mega menggunakan Istana Negara sebagai kantornya.

Hampir semua Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari seluruh dunia telah mengunjungi Istana Merdeka. Nama-nama mereka tercatat dalam daftar panjang para tamu negara di Istana Merdeka. Beberapa nama besar dalam sejarah dunia yang pernah berkunjung ke Istana Merdeka, antara lain: Sri Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Indira Gandhi, Ratu Elizabeth, Ratu Juliana, Raja Norodom Sihanouk, Jaksa Agung Robert Kennedy, Presiden Nelson Mandela, Kanselir Helmut Kohl, Presiden Bill Clinton, Putri Diana, dan Presiden Obama.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Istana Jakarta dibuka untuk umum (dapat dikunjungi oleh masyarakat umum). Namun Istana Merdeka ditutup untuk umum sejak digunakan sebagai kediaman resmi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam perkembangannya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat program Istura (Istana untuk Rakyat) dimana masyarakat dapat mengunjungi Istana Kepresidenan di akhir pekan. Program ini kemudian tidak dilanjutkan pada masa Presiden Joko Widodo.

Kantor Presiden Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, merupakan Presiden yang sangat memperhatikan keadaan serta kenyamanan gedung/Istana Kepresidenan. Presiden ini, banyak melakukan perubahan, khususnya merenovasi, baik secara fisik gedung maupun isinya, berikut hiasan atau perabot kerumahtanggaan, atau pengalihfungsiannya. Kantor Presiden ini mulai dibangun pada tahun 2001; semula gedung ini merupakan museum Puri Bhakti Renatama; produk renovasi ini didominasi oleh warna putih, dengan perabot yang ditata serasi untuk kantor kerja. Demikian pula warna perabotan yang mengisinya cenderung didominasi oleh warna ini. Letaknya sesuai dengan bangunan yang digantikannya, yaitu di sebelah timur kompleks Istana Merdeka.


Sumber : https://www.setneg.go.id/baca/index/istana_merdeka_dibuka_untuk_umum_1

PRESIDEN DI INDONESIA

 Presiden adalah pemimpin negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem presidensial. Termasuk negara Indonesia yang juga menganut sistem tersebut.

Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Pre yang berarti sebelum dan Sedere berarti menduduki.

Kata presiden secara umum dapat diartikan bahwa presiden adalah kepala negara dari satu negara yang mempunyai sistem pemerintahan republik presidensial, baik dipilih secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh orang lain, yakni wakil presiden. Jabatan wakil presiden berada satu tingkat lebih rendah di bawah presiden.

Pemilihan Presiden Secara Langsung di Indonesia

Terkait dengan pemilihan pemimpin negara di Indonesia, awalnya pemilihan presiden oleh rakyat tidak dilakukan secara langsung.

Namun tidak ada penjelasan sistematik mengenai peralihan sistem demokrasi langsung kepada demokrasi perwakilan. Hal ini merupakan salah satu cacat sistematik Perubahan Undang-undang Dasar 1945, seperti dikutip dari situs resmi Perpustakaan Mahkamah Agung.

Mulai tahun 2004, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pemilihan presiden dilakukan selama lima tahun sekali, dan hingga saat ini negara Indonesia sudah dipimpin oleh 7 orang presiden.

Berikut daftar nama presiden dan wakil presiden, dikutip dari laman penelitian Academia.edu dan buku "Jabatan wakil presiden menurut hukum tata negara Indonesia" karya Mochamad Isnaeni Ramdhan.

Urutan Nama Presiden beserta Masa Jabatannya

1. Presiden Soekarno (1945-1967)



Merupakan presiden pertama RI yang sering disebut-sebut sebagai bapak proklamator. Presiden Soekarno memiliki sapaan akrab, yakni Bung Karno.

Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur.

Selama menjabat, Ir. Soekarno dibantu oleh wakil presiden, yakni Drs. Moh Hatta. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902.

2. Presiden Soeharto (1967-1998)


Lahir pada 8 Juni 1921 di Argomulyo, Yogyakarta, dan merupakan lulusan dari sekolah Bintara di Gombong. Karir militer Soeharto cukup menonjol, ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda.

Saat menjabat sebagai presiden, Presiden Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama.

Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden, di antaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan B. J. Habibie.

3. BJ Habibie (1998-1999)


Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden di masa jabatan presiden Soeharto. Presiden Habibie memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden

4. Abdurrahman Wahid (1999-2001)


Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama.

Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden didampingi dengan wakilnya, Megawati Soekarno Putri.

5. Megawati Soekarno Putri. (2001-2004)


Sama seperti B. J. Habibie, Presiden Megawati juga diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir pada 23 Januari 1946 di kota Yogyakarta.

Ia terpilih presiden pada 23 Juli 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamza Haz

6. Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)


Presiden keenam Indonesia akrab dengan sebutan SBY, yang merupakan singkatan dari namanya sendiri. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Terkait dengan latar belakangnya, presiden SBY berkarir di bidang politik dengan menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) di tahun 2000-2004. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden SBY dibantu oleh M. Jusuf Kalla dan Boediono selaku wakilnya.

7. Joko Widodo (2014-Sekarang)


Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, Jokowi adalah seorang gubernur DKI Jakarta dan juga menjadi walikota Surakarta sejak tahun 2005 hingga 2012. Wakil-wakilnya adalah M Jusuf Kalla dan Ma'ruf Amin


Ibu kota Indonesia

Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20 ada upaya oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengubah lokasi ibu kota dari Batavia ke Bandung, walaupun gagal karena Depresi Besar dan Perang Dunia II.[1] Setelah menjadi wacana selama puluhan tahun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo memulai proses pemindahan ibu kota negara ke Nusantara pada tahun 2019.

Pemindahan ibu kota ke Nusantara


Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.[63] Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.[64]

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai KartanegaraKalimantan Timur.[65]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama "Nusantara". Pada tanggal 17 Januari 2022 Jokowi mengumumkan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara.





Garis waktu
17 Agustus 1945JakartaProklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Sejak saat itu, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto.
4 Januari 1946YogyakartaJakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api.
18 Juni 1948[2]BireuenBireuen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi Ibu Kota Negara walau hanya seminggu lamanya, dan setelah itu ibu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]
19 Desember 1948BukittinggiYogyakarta diserang oleh pasukan militer Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, sehingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan di Pulau BangkaSjafruddin Prawiranegara mendapat amanat untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukittinggi yang dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
6 Juli 1949YogyakartaSoekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949. Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 27 Desember 1949.
17 Agustus 1950JakartaRIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto.
28 Agustus 1961JakartaJakarta secara de jure menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
2024NusantaraPresiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan pada tanggal 26 Agustus 2019. Ibu kota baru tersebut dinamakan Nusantara dan ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024. Nusantara mengambil sebagian wilayah dari dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Masa kolonial dan awal Republik